DPMD Kabupaten Magetan Gelar Sosialisasi Perbup Nomor 46 Tahun 2026, Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa Tahun 2027
MAGETAN — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 46 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027. Acara yang diikuti oleh para Sekretaris Desa dari seluruh wilayah Kabupaten Magetan ini berlangsung di Lembah Serimpi, Desa Randugede, Kecamatan Plaosan.
Kegiatan yang dihelat pada Rabu, 25 November 2026 ini dibagi menjadi dua sesi guna memastikan efektivitas penyerapan materi, yakni Sesi I pada pukul 09.00–11.30 WIB dan Sesi II pada pukul 13.00–15.30 WIB. Total sebanyak 207 peserta hadir mengikuti sosialisasi yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya.
Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, S.Sos., M.AP., didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa, Titik Karyawati, S.Sos. Dalam rangkaian pemaparan materi, hadir pula narasumber dari unsur Pendamping Kabupaten serta staf yang membidangi keuangan desa Kurniadi, A.Md.
Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2026 ini ini menjadi acuan bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Magetan dalam menyusun anggaran tahun 2027. Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2027 diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta tema pembangunan daerah Kabupaten Magetan, yakni “Penguatan Infrastruktur Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan yang Merata”. Pedoman tersebut memuat prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, tepat waktu, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari perencanaan RKP Desa hingga penetapan APBDes paling lambat 31 Desember 2026.
Selain itu, Perbup ini mengatur secara rinci struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Hal tersebut mencakup ketentuan alokasi penghasilan tetap (Siltap), tunjangan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pemerintah Kabupaten Magetan juga menetapkan standar honorarium, biaya umum, serta satuan biaya perjalanan dinas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, DPMD Kabupaten Magetan berharap seluruh Pemerintah Desa dapat segera menindaklanjuti pedoman tersebut dalam penyusunan APBDes 2027 secara tepat waktu, akurat, serta mampu mendorong percepatan daya serap anggaran guna menggerakkan perekonomian perdesaan secara optimal.





